Posbakum, Oh... Posbakum

“Terima kasih, Pak. Saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini. Saya bisa curhat tentang masalah keluarga yang menimpa saya. Dan saya dibantu solusinya. Bahkan, saya dibuatkan surat gugatannya.”

Kira-kira begitulah pengakuan seorang Ibu muda, sebut saja Pulanah, kepada saya di ruang Posbakum PA Surabaya beberapa waktu lalu.

Pengakuan jujur lainnya datang dari seorang lelaki, sebut saja Pulan, juga di Posbakum PA Surabaya. “Saya senang dengan adanya Posbakum ini. Saya bisa bertanya apa saja yang berkaitan dengan kasus saya. Ke pengadilan ini baru pertama kali. Saya awam sekali tentang hukum dan pengalaman.  Saya dibantunya secara gratis,” tuturnya.

Dirjen Badilag: Posbakum Harus Tetap Ada di PA

Jakarta l Badilag.net

Pihak mana yang akhirnya menjadi pengelola anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tidak perlu diributkan. Siapapun pengelola anggaran Posbakum nanti, harus ada jaminan bahwa Posbakum  di peradilan agama tetap ada sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Demikian disampaikan Dirjen Badilag Wahyu Widiana ketika menjadi nara sumber pada acara “Konsultasi Bantuan Hukum”, di Jakarta, kamis (26/4). Acara ini diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan TIFA Foundation. Tampak hadir sejumlah LBH, Komnas Perempuan, PEKKA, beberapa NGO yang terlibat dalam penyusunan RPP dan PERMEN bantun hukum.

“Kami sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengelola anggaran Posbakum. Yang penting adalah Posbakum di PA tetap harus ada,” tandas Dirjen Badilag.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial:

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama Membanggakan

Jakarta l Badilag.net

Hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di badan peradilan yang digelar Tim Quality Assurance pekan kemarin mendapat apresiasi tersendiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M. Hum.

“Untuk peradilan agama, hasilnya sungguh membanggakan. Laporan yang kami terima sangat bagus,” ujarnya, di sela-sela rapat koordinasi dengan pimpinan PTA/MSA seluruh Indonesia di Jakarta, Senin malam (23/4/2012).

Secara keseluruhan, ada 16 pengadilan di lingkungan peradilan agama yang jadi sasaran penilaian Tim QA pada 16-20 April lalu. Ke-16 pengadilan itu terdiri dari 8 pengadilan agama dan 8 pengadilan tinggi agama.

Eforia Siadpa Plus:

Lab Siadpa Plus Menjadi Kebanggaan Pimpinan Daerah

JAKARTA | Badilag.net

Sore itu Rabu (25/4) selepas  salat  Asar Laboratorium Siadpa Ditbin Admin Ditjen Badilag MARI mendapat kunjungan tamu istimewa tiga orang pimpinan daerah yang semuanya perempuan, semuanya consern dengan Siadpa, dari tiga PA yang berbeda di lingkungan PTA Surabaya. Tiga orang ‘Aganwati’ itu adalah Hj. Sri Astuti, SH (KPA Madiun), Dra. Hj. Atifaturrahmaniyah, SH (WKPA Sidoarjo), dan Dra. Hj. Lilik Muliana, MH (WKPA Probolinggo).

Seperti sudah disepakati bersama, mereka akan menjajal langsung ‘kehebohan’ Lab Siadpa sebagai satu-satunya Laboratorium yang mengelola sistem informasi perkara di peradilan.

“Kami sedang ada kegiatan IKAHI di Jakarta, namun kami menyempatkan ke Badilag mau mengunjungi satu-satunya Lab Siadpa di dunia” ujar Atifaturrahmaniyah yang langsung diamini oleh dua rekan lainnya, ketika ditemui oleh Mahrus, LC.,MH (yang juga salah seorang anggota Timnas Siadpa Plus) di ruang perpustakaan Badilag, Lantai VI Gedung Sekretariat MARI di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta Pusat.